Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sedang bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait berupaya keras untuk memperjuangkan relaksasi terhadap regulasi barang milik PMI. Dalam Rakortas pada tanggal 31 Oktober 2023, mereka membahas berbagai isu strategis terkait regulasi perdagangan, aturan impor, perdagangan berbasis e-commerce, serta kebijakan yang akan memberikan relaksasi larangan terbatas pada barang kiriman PMI.

Pembahasan telah mencapai tingkat teknis operasional dengan kesepakatan antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan BP2MI, dan hasilnya akan diakomodasi dalam revisi Permendag nomor 25 tahun 2022. Fokus utamanya adalah memberikan fasilitas relaksasi lartas yang disesuaikan dengan status PMI, dengan tujuan mendorong keberangkatan mereka secara prosedural dan memastikan kesejahteraan, serta meminimalkan birokrasi yang memungkin PMI menghadapi hambatan. Selain itu, ada rencana untuk mengintegrasikan sistem antara SISKOP2MI dan portal WNI peduli Kemlu serta sistem kepabeanan dan cukai Dirjen Bea Cukai. Semua upaya ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta pejabat lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan PMI dan mengurangi hambatan birokrasi yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka.
Source: bnp2tki

Berita Lainnya

 ORGANISASI PEKERJA MIGRAN DEMO HAPUS AGENSI

PMI HONGKONG RELA MENCURI UANG TEMANNYA SENDIRI

BANYAK MAJIKAN URUS PPTM, CPMI SULIT DAPAT PEKERJAAN

 LINA PMI ILEGAL PECANDU NARKOBA, KINI TENGAH DICARI ORANGTUANYA