Ratusan pekerja migran asing melakukan demo besar dalam rangka memperingati hari Hak Asasi  Sedunia yang jatuh pada bulan Desember. Para pendemo  menuntut pemerintah Taiwan menghapuskan agensi swasta yang kerap melakukan pungutan biaya (pungli). Dalam demo tersebut, para demostran menyoroti ketidakfungsian pusat perekrutan pekerja migran dibawah Departemen Tenaga Kerja.

Komisioner Asosiasi Tenaga Kerja Internasional Taiwan, Hsu We Hwang mengatakan, tingginya biaya penempatan yang harus dibayar setiap pekerja juga mengalir pada perantara swasta  mulai dari kampung halaman, tempat pelatihan dan juga penyalur di Taiwan. Sementara itu, Departemen pengembangan Tenaga kerja menyatakan saluran perekrutan tenaga kerja saat ini beragam. Banyak penyalur ilegal yang menjanjikan job pabrik/ industri dengan biaya yang tinggi. Banyak dari calon pekerja migran mengundurkan diri karena tidak sanggup menunggu proses pemberangkatan  terlalu lama.

Saat ini terdapat 82.000 orang pekerja migran yang hilang di Taiwan. Meskipun pemerintah pemerintah terus mengupayakan perbaikan, tetapi angka tersebut belum dapat mengalami penurunan signifikan. Kisah hilang banyak dialami oleh pekerja migran yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Pada saat berlayar, banyak kecelakan yang mengakibatkan jenazah para ABK tersebut tidak ditemukan dan tak ada kabar tentang dimana keberadaannnya. Hal ini membuktikan perlindungan bagi pekerja ABK belum optimal.
[etty]
 

Berita Lainnya

PMI HONGKONG ALAMI STRESS 

 TAIWAN MEMBUAT PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PMI 

KDEI TAIPEI MENINGKATKAN PERLINDUNGAN PMI 

 15 TAHUN BEKERJA DIUSIR OLEH MAJIKAN